Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Pimpin Rapat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi
Bupati Sugiri Sancoko saat Pimpin Rapat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana Hidrometeorologi di Ponorogo |
Rapat koordinasi melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (P3A), Badan Bendungan Wilayah Sungai (BBWS), Perhutani, Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Palang Merah Indonesia (PMI), Camat dan Kepala Desa wilayah rawan bencana, serta pihak terkait lainnya.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyatakan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi menjadi perhatian serius Pemkab Ponorogo. Oleh karena itu, dengan adanya rapat koordinasi lintas sektor seperti ini, semua hal yang perlu disiapkan harus dipersiapkan sejak awal untuk mengantisipasi terjadinya bencana.
"Apabila sewaktu-waktu terjadi bencana yang tidak diinginkan, maka kita harus sudah siap dengan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ketika terjadi bencana, baru berpikir apa yang harus dikerjakan," terang Bupati Sugiri Sancoko.
Tidak hanya membahas persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi, rapat koordinasi juga membicarakan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana. Pemerintah Kabupaten harus melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar.
Beberapa langkah pencegahan telah dilakukan di daerah rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Langkah-langkah tersebut meliputi normalisasi sungai, perbaikan saluran air, pembersihan sampah, serta penghijauan.
"Daerah yang rawan bencana menjadi perhatian tersendiri, termasuk upaya pencegahannya," tambah Bupati Sugiri Sancoko.
Sementara itu, Kepala BPBD Ponorogo Masun menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan untuk penanganan bencana, termasuk membantu korban bencana. Peralatan yang telah disiapkan antara lain terpal, perahu karet, bronjong anyaman bambu, dan lain-lain. Selain itu, kebutuhan pokok untuk para korban bencana juga telah disiapkan dalam ratusan paket.
"BPBD telah berkoordinasi dengan Dinsos Ponorogo untuk memenuhi kebutuhan para korban bencana," jelas Masun.
Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana adalah meningkatkan komunikasi antar pihak terkait. Dengan komunikasi yang baik, dampak dari ancaman bencana dapat diminimalisir. Misalnya, peningkatan debit air sungai yang ditandai dengan berbunyinya sirine Early Warning System (EWS) segera disampaikan kepada warga.
"Dengan cara ini, warga yang tinggal di daerah rawan banjir dapat melakukan persiapa!n dan antisipasi jika banjir terjadi," paparnya. !
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyatakan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi menjadi perhatian serius Pemkab Ponorogo. Oleh karena itu, dengan adanya rapat koordinasi lintas sektor seperti ini, semua hal yang perlu disiapkan harus dipersiapkan sejak awal untuk mengantisipasi terjadinya bencana.
"Apabila sewaktu-waktu terjadi bencana yang tidak diinginkan, maka kita harus sudah siap dengan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ketika terjadi bencana, baru berpikir apa yang harus dikerjakan," terang Bupati Sugiri Sancoko.
Tidak hanya membahas persiapan menghadapi bencana hidrometeorologi, rapat koordinasi juga membicarakan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana. Pemerintah Kabupaten harus melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar.
Beberapa langkah pencegahan telah dilakukan di daerah rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Langkah-langkah tersebut meliputi normalisasi sungai, perbaikan saluran air, pembersihan sampah, serta penghijauan.
"Daerah yang rawan bencana menjadi perhatian tersendiri, termasuk upaya pencegahannya," tambah Bupati Sugiri Sancoko.
Sementara itu, Kepala BPBD Ponorogo Masun menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan untuk penanganan bencana, termasuk membantu korban bencana. Peralatan yang telah disiapkan antara lain terpal, perahu karet, bronjong anyaman bambu, dan lain-lain. Selain itu, kebutuhan pokok untuk para korban bencana juga telah disiapkan dalam ratusan paket.
"BPBD telah berkoordinasi dengan Dinsos Ponorogo untuk memenuhi kebutuhan para korban bencana," jelas Masun.
Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana adalah meningkatkan komunikasi antar pihak terkait. Dengan komunikasi yang baik, dampak dari ancaman bencana dapat diminimalisir. Misalnya, peningkatan debit air sungai yang ditandai dengan berbunyinya sirine Early Warning System (EWS) segera disampaikan kepada warga.
"Dengan cara ini, warga yang tinggal di daerah rawan banjir dapat melakukan persiapa!n dan antisipasi jika banjir terjadi," paparnya. !
Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menggambarkan Kabupaten Ponorogo sebagai "supermarket bencana" setelah rapat koordinasi tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Banjir dan longsor sering terjadi di wilayah tersebut, termasuk di wilayah tetangga. Untuk mengurangi risiko bencana, berbagai pihak terlibat dalam rapat koordinasi tersebut, termasuk Perhutani, BPBD, BBWS Solo, RAPI, PMI, FPRB, Dinsos, dan DPUPKP.
Selain itu, masyarakat diajak untuk melakukan kerja bakti dalam pembersihan sungai, terutama di Sungai Maguwan yang sering mengalami banjir.buatkan naskah berita yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah rawan bencana. (min)