Capaian Program PTSL tahun 2023 ATR/BPN Ponorogo
Hal ini disampaikan Kepala ATR/BPN Kabupaten Ponorogo, Arinaldi, S.SIT., S.H., M.M. dalam jumpa pers di Kantor BPN Kabupaten Ponorogo Kamis (11/1/2024).
“Insan pers Ponorogo sangat berperan aktif dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat serta penyeimbang terkait berita yang ada,”ujar Arinaldi.
Arinaldi menambahkan, capaian program PTSL tahun 2023 yang diadakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ponorogo telah mencapai target.
Di tahun 2023 BPN Ponorogo telah menyelesaikan 100 persen target PTSL. Capaian Program Strategis Tahun 2023 tersebut meliputi PBT & SHT, Sertifikat Lintor UMKM, Setipikat BMN, Aset Pemda, 7 Layanan Prioritas, Updating ZNT dan Realisasi Keuangan.
Arinaldi berharap semoga capaian target di tahun 2023 bisa membawa manfaat bagi masyarakat, dan pembangunan di kabupaten Ponorogo, yang juga menjadi salah satu program nawacita di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Arinaldi tujuan dari Program PTSL sendiri adalah untuk mencapai kabupaten lengkap, yaitu lengkap sertifikat, lengkap terpetakan dan lengkap terukur.
"Kita akan memulai dari desa lengkap, kemudian kecamatan lengkap, sehingga tercapai kabupaten lengkap,"terangnya.
BPN Ponorogo untuk tahun 2024 telah menyiapkan 50 desa, namun tidak semua desa tersebut ditetapkan sebagai penlok.
“Hanya fokus pada desa yang bidang terdaftarnya masih relatif besar, yaitu diatas 50 persen yang akan menjadi target sasaran di tahun 2024,”jelas Arinaldi di hadapan awak media.
Hal yang sama disampaikan Chairul Anwar, S.H., M.M. Kasubag Tata Usaha, yang juga Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Ponorogo menjelaskan bahwa di tahun 2023, target capaian PTSL PBT 95.212, SHAT 67.382, untuk sertifikat UMKM sebanyak 1080, Aset PEMDA 500, Sertipikat Wakaf 310, Sertipikat BMN 17, dengan total produk sertipikat 69.209 Sertipikat.
Menurut Chairul, ditahun 2024 nanti untuk target PBT bukan lagi dengan satuan bidang, tetapi satuan hektar. Sehingga untuk 2024 target kita 10 ribu hektar.
Chairul menegaskan bahwa pelaksanaan PTSL tidak dipungut biaya alias gratis. Semuanya gratis, mulai dari penyuluhan, pengukuran, penerbitan sampai penyerahan sertipikat gratis, semua dibiayai oleh APBN.
“Kalaupun ada biaya itu merupakan biaya pra pemberkasan yang ditanggung oleh pemohon sesuai SKB 3 Menteri yang jumlahnya 150 ribu, atau diturunkan dengan Pergub/Perbub sesuai dengan kesepakatan,”terang Chairul.
Untuk kesepakatan tersebut, dibentuk panitia atau pokmas dari pemerintah desa, guna merumuskan kesepakatan tersebut.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung program PTSL tahun 2023. Kami akan terus melakukan sosialisai dan pengawasan, agar program ini berjalan lancar dan sukses menuju kabupaten lengkap serta bermanfaat bagi masyarakat,"ucapnya.(aw/min)
