Pentingnya Umpan Balik dan Pelibatan Masyarakat dalam Akuntabilitas Program PMI
Dalam diskusi bersama untuk menggali informasi terkait pelibatan masyarakat dan urgensi program DREF Kekeringan bersama masyarakat Kelurahan Alak, PMI telah membuka ruang dan menjadikan masyarakat sebagai subjek bukan objek dari pelaksanaan program. Nampak jelas, masyarakat di RT 01, 02 dan 07 Kelurahan Alak begitu antusias untuk terlibat dan menyampaikan pendapat terkait kondisi riil yang mereka alami. Melalui pendekatan CEA, masyarakat ditempatkan sebagai sasaran utama sehingga harus didengarkan dan menjadi kunci bagi strategi komunikasi keberlanjutan program.
Melalui kegiatan ini, Ketua RT 02 menyeringkan bahwa masyarakat di RT 01 dan 02 itu sangat membutuhkan air bersih karena sudah mulai memasuki musim kemarau. "Saat ini, kami sudah merasakan musim panas dan air menjadi hal penting. Kami mengakui bahwa semua masyarakat di sini bekerja sebagai petani dan kami harus menyisihkan sebagian uang untuk membeli air. Maka, rencana program air bersih dari PMI merupakan langkah baik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga", tungkas Essaul Tokael.
Di sisi lain, salah seorang warga Jemy Tepa menyampaikan bahwa program yang baik harus juga melalui prosedur yang jelas. "Saya tentu mendukung pelaksanaan program ini karena memang sangat bermanfaat, tetapi perlu juga dilihat apakah pelaksanaannya sudah memenuhi prosedur melalui komunikasi dengan pemerintah kelurahan agar tidak terjadi miskomunikasi. Untuk sesuatu yang baik, kita tidak hanya mengejar hasil tetapi perlu pertimbangan mekanisme prosedural yang baik pula", tandasnya.
Lebih lanjut, seorang Ibu menyampaikan bahwa kelompok rentan mesti menjadi prioritas. "Kami di sini ada banyak ibu hamil, balita, lansia yang juga butuh air bersih. Kami mesti hemat gunakan air karena air susah sebab hampir setiap rumah ada balita yang butuh air bersih. Selain air, kami juga butuh kelambu untuk cegah demam berdarah (DBD) dan nutrisi tambahan untuk anak-anak yang kurang gizi atau stunting", tegas Fitri.
Ketika berdiskusi dengan masyarakat RT 07, Abbah sebagai perwakilan masyarakat juga menyampaikan kondisi mereka yang kesulitan air bersih. "Kami di sini butuh air bersih. Karena memang tidak ada sumber air yang dekat. Kami memenuhi kebutuhan air bersih dengan membeli air tangki yang harganya bervariasi Rp 80.000 sampai Rp 100.000. Terkait rencana program air bersih dari PMI kami sudah diskusi dan sosialisasi bersama masyarakat serta bersepakat mendukung program baik itu" tandasnya.
Sedangkan perwakilan kaum ibu menyampaikan bahwa kesulitan air bersih berdampak pada aktivitas rumah tangga. "Air di sini sulit dan kami harus beli air tangki. Sebagai ibu, kami susah atur waktu antara mau mencari air atau mengurus rumah. Tiap hari kami harus kontrol anak-anak agar tidak main air bahkan untuk aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) kami harus hemat, kalau tidak nanti anak-anak sekolah terlambat jika air habis. Selain air, kami juga butuh pelayanan kesehatan karena banyak anak-anak yang terkena penyakit kulit dan kebutuhan abate untuk disimpan di bak penampung air ", ungkap Nurjanah.
Menjawabi persoalan ini, Ketua PMI Kota Kupang menyampaikan bahwa PMI Kota Kupang akan membantu dengan penyediaan tandon penampung air dan distribusi air bersih. "PMI Kota Kupang mendapatkan dukungan program DREF Kekeringan dari PMI Pusat dan IFRC. Kita akan buat 16 titik tandon air di kecamatan Alak dan 2 di Kelurahan Fatululi serta 1 di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo. PMI kemudian akan distribusi air bersih ke setiap titik dan berharap masyarakat ikut terlibat dalam kerja pembangunan dudukan dan rumah tandon air. Sedangkan terkait regulasi, sudah ada komunikasi dengan Pemerintah Kota dan mereka mendukung untuk program kemanusiaan", tegas Indra Wahyudi E. Gah. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PMI Kota Kupang akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah dan lembaga mitra untuk mendukung kebutuhan masyarakat. "Kami mendengar banyak kebutuhan masyarakat selain air bersih, maka kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah dan mitra lain untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. PMI tidak bekerja sendirian, butuh kolaborasi dengan lembaga mitra demi mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat", lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Program PMI Pusat, terkait pelaksanaan program DREF Kekeringan di NTT pada tahun 2024. " Melalui program DREF Kekeringan, PMI bantu mitigasi kekeringan di NTT khususnya di Kota Kupang dan Kabupaten Alor. Untuk itu, masyarakat di sini harap bekerja sama mendukung kerja PMI dan terlibat mengontrol pelaksanaan program", ungkap Jeremy Tarzan.
Sedangkan, para staf dan relawan PMI Kota Kupang juga dibekali pelatihan terkait penggunaan saluran umpan balik (CEA) dan penginputan keterlibatan masyarakat. "Kita sudah turun dan gali informasi dari masyarakat, maka tugas Staf dan Relawan PMI harus mencatat setiap cerita baik, kritik, usul dan saran masyarakat. "CEA itu punya 4 komponen yaitu partisipasi dan feedback, informasi sebagai bantuan, komunikasi perubahan perilaku dan sosial, serta advokasi berbasis fakta. Maka CEA dibutuhkan, agar kita mengetahui dampak langsung program bagi masyarakat", kata Nashir Jamaludin.
Kegiatan CEA ini dilaksanakan di Kecamatan Alak dan Kecamatan Oebobo yang diikuti oleh Pengurus PMI Kota Kupang, Kepala Markas PMI NTT, Kepala Markas PMI Kota Kupang, Staf PMI Pusat, Provinsi NTT serta Staf dan Relawan PMI Kota Kupang bersama masyarakat di wilayah program. (min)
