Ratusan Warga Ponorogo Demo Tolak Rencana Pinjaman Pemkab untuk Proyek APJ
Mereka menolak rencana Pemkab Ponorogo untuk meminjam dana sebesar 100 miliar rupiah dari PT PII guna membiayai proyek Alat Penerangan Jalan Pintar (APJ).
Koordinator aksi, Hendro Tanoyo, dalam orasinya mempertanyakan prioritas pembangunan Pemkab Ponorogo. Menurutnya, Bupati Ponorogo kurang peka terhadap kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak yang menjadi keluhan banyak warga.
"Ponorogo itu darurat jalan, bukan penerangan," tegas Hendro. Ia mendesak Bupati Ponorogo untuk membatalkan rencana proyek APJ dan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan yang vital bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Hendro juga menyoroti beban APBD yang akan semakin berat dengan adanya pinjaman selama 10 tahun untuk proyek APJ. "Ini akan membebani APBD kita. Apalagi peruntukan pinjaman hanya untuk proyek APJ. Berbeda dengan jalan, mungkin kita masih sedikit berpikir jernih," imbuhnya.
Rombongan pendemo kemudian diterima oleh pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, Miseri Effendi dan Anik Suharto, untuk melakukan dialog.
Miseri Effendi menjelaskan bahwa rencana pengajuan pinjaman daerah kepada PT PII tidak tercantum dalam APBD 2024, melainkan dalam KUA PPAS RAPBD tahun 2025. Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan menolak jika rencana Pemkab Ponorogo mengajukan pinjaman daerah kepada pihak ketiga.
"Yang ada dalam KUA PPAS RAPBD Tahun 2025 adalah mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan peruntukan APJ," jelas Miseri.
Ia menambahkan bahwa untuk mendapatkan anggaran dari mekanisme KPBU, dibutuhkan persetujuan dari tiga kementerian, termasuk Kementerian Keuangan yang akan mengkaji kemampuan keuangan daerah.
"Jika dianggap mampu dan layak secara keuangan, maka akan disetujui. Kalau tidak, tentu akan ditolak," tegas Miseri.
DPRD Ponorogo menyatakan akan menunggu hasil kajian kementerian terkait mekanisme KPBU tersebut. Jika hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme ini menguntungkan daerah, maka DPRD akan menerimanya. Namun, jika justru merugikan daerah, maka DPRD akan secara tegas menolaknya.
"Jika mekanisme PKBU nanti menguntungkan daerah akan kita terima, tapi kalau justru merugikan daerah maka akan secara tegas kita tolak," pungkasnya. (min)
