BPBD Ponorogo Gelar Rapat Evaluasi Posko Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Karhutla dan Kekeringan
lintas86.com, Ponorogo - BPBD Kabupaten Ponorogo menggelar rapat evaluasi posko tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan di Hall Cafe Fans Resto pada Selasa (29/10/2024).
Rapat ini dihadiri oleh Kalaksa BPBD Ponorogo, perwakilan PMI, Reyog 4x4 Ponorogo, Yayasan Masyarakat Peduli Ponorogo, Paguyuban Trainer Truk Ponorogo, serta melibatkan sekitar 100 relawan.
Kalaksa BPBD Ponorogo, Masun, mengungkapkan tujuan utama dari rapat ini.
Kalaksa BPBD Ponorogo, Masun, mengungkapkan tujuan utama dari rapat ini.
"Kami ingin mengetahui sejauh mana dampak dari Karhutla dan kekeringan, mengidentifikasi hambatan dalam respons terhadap bencana tersebut, dan meningkatkan kinerja dalam penanganan Karhutla dan kekeringan," ujar Masun.
Masun menekankan bahwa BPBD berfungsi sebagai badan koordinasi pelaksana dan komando di daerah saat terjadi bencana. BPBD bekerja sama dengan lembaga vertikal dan horizontal seperti Kodim dan Polres.
Masun menekankan bahwa BPBD berfungsi sebagai badan koordinasi pelaksana dan komando di daerah saat terjadi bencana. BPBD bekerja sama dengan lembaga vertikal dan horizontal seperti Kodim dan Polres.
"Bencana dapat dibagi menjadi tiga kategori: bencana alam, non-alam, dan sosial," jelasnya.
"Pohon tumbang adalah dampak dari bencana, bukan bencana itu sendiri," lanjutnya.
Masun juga memaparkan jenis kekeringan, yaitu meteorologis, hidrologis, agronomis, dan ekonomi sosial.
"Berdasarkan tahapan tersebut, BPBD telah turun ke lapangan untuk memberikan bantuan sementara berupa air bersih. Pada tahun 2023, BPBD mendistribusikan 1.336.000 liter air bersih ke 6 kecamatan, 13 desa, dan 15 dusun. Sementara itu, hingga saat ini di tahun 2024, BPBD telah mendistribusikan 1.400.000 liter air bersih ke 6 kecamatan, 13 desa, dan 16 dukuh sejak 29 Juli 2024," ungkap Masun.
Masun menekankan pentingnya penanganan lintas sektor yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
Kami percaya bahwa kolaborasi yang solid antara BPBD, relawan, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan respons terhadap bencana.
Masun juga memaparkan jenis kekeringan, yaitu meteorologis, hidrologis, agronomis, dan ekonomi sosial.
"Berdasarkan tahapan tersebut, BPBD telah turun ke lapangan untuk memberikan bantuan sementara berupa air bersih. Pada tahun 2023, BPBD mendistribusikan 1.336.000 liter air bersih ke 6 kecamatan, 13 desa, dan 15 dusun. Sementara itu, hingga saat ini di tahun 2024, BPBD telah mendistribusikan 1.400.000 liter air bersih ke 6 kecamatan, 13 desa, dan 16 dukuh sejak 29 Juli 2024," ungkap Masun.
Masun menekankan pentingnya penanganan lintas sektor yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
"Saya ucapkan terima kasih kepada BAZNAS, PMI, Reyog 4x4 Ponorogo, Yayasan Masyarakat Peduli Ponorogo, dan Paguyuban Trainer Truk Ponorogo yang telah memberikan dukungan kepada BPBD dalam merespon bencana ini hingga sekarang," ujarnya.
Masun juga menjelaskan dua pola penanganan bencana, yaitu melalui BPBD yang terkoordinasi dengan baik dan penanganan yang tidak melalui BPBD yang terkadang tidak terkoordinasi.
"Untuk jangka menengah, kita perlu membangun sumur bor, sedangkan untuk jangka panjang diperlukan program penghijauan guna mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang," tambahnya.
Tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 3 November 2024. Namun, jika kondisi kekeringan masih berlanjut dan belum ada hujan, BPBD akan terus membantu warga yang mengalami krisis air bersih.
Rapat ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Baznas, PMI, Reyog 4x4 Ponorogo, Yayasan Masyarakat Peduli Ponorogo, dan Paguyuban Trainer Truk Ponorogo.
Masun juga menjelaskan dua pola penanganan bencana, yaitu melalui BPBD yang terkoordinasi dengan baik dan penanganan yang tidak melalui BPBD yang terkadang tidak terkoordinasi.
"Untuk jangka menengah, kita perlu membangun sumur bor, sedangkan untuk jangka panjang diperlukan program penghijauan guna mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang," tambahnya.
Tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 3 November 2024. Namun, jika kondisi kekeringan masih berlanjut dan belum ada hujan, BPBD akan terus membantu warga yang mengalami krisis air bersih.
Rapat ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Baznas, PMI, Reyog 4x4 Ponorogo, Yayasan Masyarakat Peduli Ponorogo, dan Paguyuban Trainer Truk Ponorogo.
Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Ponorogo melqluistaf Bidang PB, M. Nur Amin Zabidi, mengatakan, Kami, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ponorogo, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh BPBD Ponorogo.
"Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras dan sinergi yang telah terjalin antara PMI dan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan,". Ungkapnya
Kami percaya bahwa kolaborasi yang solid antara BPBD, relawan, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan respons terhadap bencana.
"Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terdampak, serta siap mendukung langkah-langkah jangka panjang yang diusulkan BPBD untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan,". Tambahnya
"Semoga dengan adanya penghargaan ini, kita semua semakin termotivasi untuk bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat Ponorogo,". Pungkasnya
"Semoga dengan adanya penghargaan ini, kita semua semakin termotivasi untuk bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat Ponorogo,". Pungkasnya
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel ini untuk konten akun media sosial komersial tanpa seizin redaksi lintas86.com.