Komisi IV DPRD Antisipasi Dualisme Kepemimpinan di PMI Sragen
 |
| Foto ilustrasi PMI Sragen |
Komisi ini berharap agar perpecahan yang terjadi di tingkat pusat tidak menjalar ke PMI Kabupaten Sragen, terutama menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang dijadwalkan pada Januari 2025.
Polemik ini bermula setelah Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 melalui aklamasi pada Munas ke-22 PMI yang berlangsung pada 7 Desember 2024. Namun, situasi semakin rumit ketika Agung Laksono juga mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum melalui Munas tandingan, mengklaim adanya kejanggalan dalam proses pemilihan Jusuf Kalla.
Anggota Komisi IV DPRD Sragen, Pujono Elli Bayu Efendi, menyampaikan kekhawatirannya agar perpecahan serupa tidak terjadi pada Musda PMI Kabupaten Sragen.
Polemik ini bermula setelah Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 melalui aklamasi pada Munas ke-22 PMI yang berlangsung pada 7 Desember 2024. Namun, situasi semakin rumit ketika Agung Laksono juga mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum melalui Munas tandingan, mengklaim adanya kejanggalan dalam proses pemilihan Jusuf Kalla.
Anggota Komisi IV DPRD Sragen, Pujono Elli Bayu Efendi, menyampaikan kekhawatirannya agar perpecahan serupa tidak terjadi pada Musda PMI Kabupaten Sragen.
"Kami mengantisipasi agar PMI Sragen tetap satu dan tidak terpecah seperti yang terjadi di pusat,” ungkap Bayu saat diwawancarai media pada Jumat (13/12/2024).
Bayu menekankan pentingnya transparansi dalam kepemimpinan PMI di daerah dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar operasional PMI dibiayai dari swadaya masyarakat, sehingga Musda diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kami berharap PMI Sragen dipimpin oleh orang yang memihak rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Sragen, Darmawan, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti Munas PMI yang sah secara hukum. Ia menambahkan bahwa polemik yang terjadi di tingkat pusat tidak akan mempengaruhi operasional PMI di tingkat kabupaten.
Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Sragen, Darmawan, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti Munas PMI yang sah secara hukum. Ia menambahkan bahwa polemik yang terjadi di tingkat pusat tidak akan mempengaruhi operasional PMI di tingkat kabupaten.
“PMI Sragen hanya mengikuti Munas yang legal. Yang terpenting adalah pelayanan kemanusiaan di daerah tetap berjalan dengan lancar,” ungkap Darmawan saat dihubungi media.
Darmawan juga menyebutkan bahwa jadwal Musda masih menunggu audiensi dengan Bupati Sragen. Rencananya, Musda akan dilaksanakan pada Januari 2025, meski tanggal pasti masih menunggu persetujuan dari Bupati.
Darmawan juga menyebutkan bahwa jadwal Musda masih menunggu audiensi dengan Bupati Sragen. Rencananya, Musda akan dilaksanakan pada Januari 2025, meski tanggal pasti masih menunggu persetujuan dari Bupati.
“Kami rencana pada bulan Januari, tapi tanggal pastinya masih menunggu audiensi dengan Bupati,” pungkasnya.
Dengan adanya perhatian dari Komisi IV DPRD Sragen, diharapkan Musda PMI Kabupaten Sragen dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan yang solid serta fokus pada pelayanan kemanusiaan tanpa terpengaruh oleh dinamika politik di tingkat pusat.
Dengan adanya perhatian dari Komisi IV DPRD Sragen, diharapkan Musda PMI Kabupaten Sragen dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan yang solid serta fokus pada pelayanan kemanusiaan tanpa terpengaruh oleh dinamika politik di tingkat pusat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel ini untuk konten akun media sosial komersial tanpa seizin redaksi lintas86.com. (min)
